TPID Tuban Ikuti Rakor, Kemendagri Tekankan Stabilitas Harga Jelang HBKN
- 24 February 2025 14:55
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 52
Tubankab - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tuban mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara daring dari Kantor Bulog Tuban, Senin (24/02).
Rakor ini dipimpin oleh Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol. Tomsi Tohir, serta diikuti oleh sejumlah menteri, kepala lembaga, Bappenas, BPS Pusat, Badan Pangan Nasional, dan seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Endro Budi Sulistyo, bersama jajaran TPID Tuban turut serta dalam rakor tersebut guna menyelaraskan langkah pengendalian inflasi di daerah.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi inflasi, seperti ketersediaan pasokan pangan, distribusi barang, serta dampak cuaca ekstrem, menjadi perhatian utama.
"Pemerintah daerah harus proaktif dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok," ujar Tomsi.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk rutin memantau harga pasar dan segera melakukan intervensi jika terjadi lonjakan signifikan. "Langkah-langkah preventif seperti operasi pasar dan subsidi transportasi harus dilakukan jika diperlukan," tambahnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), M. Habibullah, mengungkapkan bahwa terdapat lima komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar selama Ramadan 2024. Komoditas tersebut adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan bawang putih.
“Telur ayam ras mengalami inflasi hampir di seluruh kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK), tepatnya pada 148 kabupaten/kota. Hanya terdapat dua kabupaten/kota yang mengalami deflasi. Sedangkan cabai rawit mengalami inflasi di 111 kabupaten/kota IHK,” jelasnya. (yavid rp/hei)
