Wabup Minta Pengambilan Data BPS dan Dinas Pertanian Saling Diintegrasikan
- 06 December 2018 14:04
- Yolency
- Kegiatan Pemerintahan,
- 664
Tubankab - Wabup Tuban, Ir. Noor Nahar Hussein menyampaikan bahwa sebenarnya, diperlukan adanya sinkronisasi antara pengambilan data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Kementerian Pertanian. Menurutnya, apabila pengambilan data masing-masing tidak sama, sampai kapan pun akan sulit untuk mewujudkan Indonesia data tunggal.
Hal tersebut disampaikan wabup dalam Pleno Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban di Gedung Korpri, Kamis (06/12).
Wabup menjelaskan, hal tersebut dikarenakan metode pendataan yang dilakukan antara BPS dengan Kementerian Pertanian tidak sama. Dikatakannya, Kementerian Pertanian mengambil data dari laporan masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pertanian. “Di mana dasar pengambilan datanya ialah target,” jelas Noor.
Lain halnya dengan BPS yang menggunakan citra satelit. Wabup melanjutkan, pendataan menggunakan citra satelit pun, belum tentu menjamin kebenaran data tersebut. “Karena kuningnya padi dan kuningnya rumput sama, ini kan ruwet” jelas wabup diiringi tawa para peserta.
Oleh sebab itu, wabup meminta, agar pendataan produksi pangan pada khususnya, antara BPS Kabupaten Tuban dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, dapat diintegrasikan. “Kemarin, kalau panen jagungnya banyak, tidak mungkin harga jagung sampai Rp 6.000 per kilo gramnya,” tegas wabup.
Ia meminta, agar BPS Tuban dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tuban, untuk saling sinergi dan kroscek pada bulan atau musim panen di Kabupaten Tuban.
Ditambahkan wabup, setiap daerah mempunyai keunggulan masing-masing di bidang ketahanan pangan. Misalkan, lanjut wabup, bahwa saat ini Tuban tidak bisa dipaksakan menjadi penghasil kedelai, di mana kedelai impor dari luar negeri, dari segi kualitas dan harganya jelas berbeda dengan lokal.
Selain itu, wabup juga berpesan kepada narasumber untuk menyampaikan kepada para peserta terkait jumlah kalori yang meliputi protein hewani, protein nabati agar diperjelas hitungannya. “Di mana beban kalori antara anak dengan orang dewasa jelas berbeda,” terang wabup.
Semetara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban Murtadji, menyampaikan tujuan diadakannya kegiatan ini ialah untuk mengoptimalkan tugas pokok, fungsi, serta peran Dewan Ketahanan Pangan, terutama fungsi koordinasi dan sinkronisasi data semua anggota DKP.
Ditambahkannya, kegiatan ini juga untuk memperkenalkan pengertian dan wawasan DKP tingkat kabupaten, dan memahami tugas pokok, fungsi, serta peran masing masing-masing DKP. Selain itu, pleno ini juga untuk mengagendakan atau merumuskan kebijakan pangan Kabupaten Tuban pada 2019.
Kegiatan ini sendiri, dihadiri 130 peserta, yang terdiri dari DKP, Pokja Teknis, Pokja Ahli DKP, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pertanian se-Kabupaten Tuban. Selain itu, kegiatan ini juga turut menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Sujarwo, SP., MP., MSc., dari Universitas Brawijaya Malang dengan materi “Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Revolusi Industri 4.0”, dan Andriyanto, SH., Mkes., Akademisi Gizi Surabaya dengan materi “Ketahanan Pangan Dalam Menanggulangi Stunting”.(tauviqurrahman/hei)
