Rakor e-Monev menjadi ruang menyelaraskan perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan masyarakat. (shofi)

Agar Pembangunan Tepat Sasaran, Bupati Tuban Tata Perencanaan lewat e-Monev Berbasis Data

Tubankab – Memastikan setiap program pembangunan disusun berdasarkan persoalan dan kebutuhan masyarakat menjadi tujuan utama transformasi aplikasi e-Monev. Melalui aplikasi ini, perencanaan hingga pelaksanaan program dapat dipantau berdasarkan data, indikator, sasaran, subkegiatan, dan sumber anggaran. Hal itu disampaikan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Publikasi Transformasi Aplikasi e-Monev Tahun 2026 di Pendopo Krida Manunggal Tuban, Senin (14/9).

Dalam kesempatan tersebut, Mas Lindra—sapaan Bupati Tuban—menegaskan pentingnya transformasi aplikasi e-Monev sebagai instrumen untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan berbasis permasalahan dan data. Menurutnya, setiap program dan kegiatan pemerintah daerah harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. “Perencanaan yang baik bukan hanya tentang menyusun kegiatan, tetapi tentang memastikan setiap kegiatan benar-benar menjawab persoalan masyarakat,” tegasnya.

Untuk mewujudkan hal itu, transformasi aplikasi e-Monev mengintegrasikan berbagai aspek dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari indikator, subkegiatan, sasaran, rekening belanja hingga sumber anggaran. Integrasi ini diharapkan membantu perangkat daerah melihat keterkaitan antara program yang direncanakan, pelaksanaan kegiatan, dan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan itu, Mas Lindra menyatakan Pemkab Tuban telah mengidentifikasi 224 permasalahan yang dikelompokkan ke dalam 31 tematik masalah. Melalui aplikasi e-Monev, setiap perangkat daerah dapat memfokuskan intervensi sesuai tugas dan fungsinya, sekaligus mengetahui perangkat daerah lain yang perlu diajak berkolaborasi.

“Persoalan masyarakat tidak pernah berdiri sendiri. Karena itu, penyelesaiannya pun tidak bisa selalu dilakukan sendiri-sendiri. Kita bagi peran, kita satukan langkah, kita kuatkan komunikasi,” ujarnya.

Selain pemetaan permasalahan, aplikasi e-Monev juga menyediakan informasi mengenai indikator kinerja, definisi operasional, kelompok sasaran, intervensi yang direncanakan, serta rincian rekening belanja dan sumber anggaran. Fitur ini diharapkan memudahkan perangkat daerah melakukan penelaahan dan memastikan setiap intervensi memiliki dasar yang jelas.

Tidak berhenti di situ, transformasi aplikasi ini juga dilengkapi fitur referensi berbasis kecerdasan artifisial (AI) untuk membantu memberikan alternatif atau tambahan informasi dalam menjawab permasalahan. Namun, Mas Lindra menekankan penggunaan AI hanya sebagai alat bantu dan referensi. Setiap keputusan tetap harus melalui telaah yang komprehensif.

Di sisi lain, e-Monev menghadirkan fitur review dari tiga badan verifikator, yakni Bapperida, BPKPAD, dan Inspektorat. Fitur ini diharapkan meningkatkan transparansi, mencatat proses verifikasi, serta memastikan keselarasan antara subkegiatan, definisi operasional, indikator, dan intervensi yang dilaksanakan OPD.

Dalam penerapannya, Mas Lindra menekankan keberhasilan aplikasi ini sangat bergantung pada validitas data dan ketepatan intervensi yang ditetapkan masing-masing perangkat daerah. Data yang dihimpun dari lapangan harus dapat dipertanggungjawabkan karena menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan kebijakan pembangunan.

“Ketika melakukan pengumpulan data di lapangan, data yang dihimpun harus bisa dipertanggungjawabkan. Karenanya, peran kecamatan, kelurahan, dan UPTD menjadi pondasi dalam penentuan kebijakan,” jelasnya.

Karena itu, Mas Lindra meminta seluruh jajaran Pemkab Tuban melakukan pembaruan data secara berkala, khususnya data yang membutuhkan pembaruan secara real time. Pembaruan data ini penting untuk memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan masyarakat secara lebih efektif.

Tak kalah penting, pengawasan oleh Inspektorat dan penilaian kinerja oleh BKPSDM memiliki peran penting. Menurutnya, sistem pemerintahan harus ditopang kinerja seluruh jajaran, dengan pemberian penghargaan, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun promosi jabatan, didasarkan pada kinerja yang terbukti.

Dalam kaitan itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah mengurangi ego sektoral dan mengedepankan semangat kolaborasi. Ia menegaskan masyarakat tidak melihat batas-batas kewenangan antar-OPD, melainkan mengharapkan pemerintah hadir memberikan solusi.

“Sinergi dan kolaborasi adalah ketika persoalan yang sebelumnya sulit menjadi lebih mudah karena kita bekerja bersama,” tuturnya.

Sebagai penutup, Mas Lindra mengajak seluruh jajaran Pemkab Tuban bekerja dengan pikiran, melayani dengan hati, bergerak dengan kebersamaan, dan mengabdi dengan ketulusan. Transformasi e-Monev diharapkan tidak hanya menjadi pembaruan sistem, tetapi juga bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.

“Mari kita merasa bahwa kita bekerja untuk Tuban. Bahkan lebih dari itu, kita sedang membangun Tuban,” pungkasnya. (ags/yav)

comments powered by Disqus