BISNIS PROPERTI PERUMAHAN KIAN BERKEMBANG PESAT, INI PENYEBABNYA
- 05 January 2017 16:47
- Heri S
- Umum,
- 1161
Tubankab - Bisnis properti perumahan di Kabupaten Tuban belakangan ini kian berkembang pesat. Ini terbukti dengan banyaknya pengembang properti yang berani bersaing menarwarkan harga yang terjangkau bagi para konsumen, khususnya dari sektor pekerja/karyawan bergaji rendah yang mengajukan KPR bersubsidi.
“Selama 2016 saja, sudah ada 5 lokasi perumahan yang menyediakan KPR bersubsidi,’’ kata Bambang Gusmanto, Branch Manager PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Pembantu Tuban, kepada wartawan di kantornya, Kamis (05/01).
Menurutnya, selama 2016 untuk yang bersubsidi sudah melebihi target dibandingkan jenis perumahan komersial (non subsidi). Perbandingannya 70 persen dibanding 30 persen.
“Untuk sektor perumahan yang bersubsidi sangat diminati pengembang, khususnya pengembang pemula, daripada perumahan komersial yang membutuhkan biaya operasional tinggi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pangsa pasar di Kabupaten Tuban sangat prospek. Pasalnya, Tuban sebagai salah satu wilayah industri berkembang. Sehingga konsumen lebih tertarik perumahan subsidi daripada perumahan komersial. Ia optimis pada 2017 bisnis properti perumahan akan lebih menjamur lagi jika dilihat dari pengajuan lokasi para pengembang.
“Diperkirakan ada sekitar 10 lokasi (rumah subsidi) untuk 2017 ini,” prediksinya.
Ia menjelaskan, harga untuk 2016 dipatok oleh pemerintah Rp.116,5 juta dengan tipe 36/72, dan untuk tahun 2017 naik menjadi Rp.123 juta dengan tipe 36/72,” terangnya.
Koesdariyanto salah satu pengembang properti perumahan di Kabupaten Tuban menambahkan, pihaknya mengakui jika perkembangan bisnis properti perumahan di Kabupaten Tuban begitu pesat dalam 3 tahun terakhir. Menurutnya, ini dipengaruhi sektor industri Tuban yang berkembang pesat.
“Mayoritas karyawan perusahaan mengajukan KPR, meskipun tak sedikit konsumen dari pegawai honorer,” timpalnya.
Meski demikian, pihaknya tetap menyeleksi para calon konsumen rumah subsidi dari pemerintah, karena peruntukannya memang untuk keluarga yang berpenghasilan rendah, yaitu maksimal Rp.4 juta per bulan, dan jika dari konsumen golongan menengah ke atas akan diarahkan untuk membeli perumahan komersial. (nul/hei)
