Gubernur Jatim Dorong Percepatan Program Prioritas Demi Kesejahteraan dan Pendidikan Masyarakat
- 22 May 2025 19:43
- Yolency
- Kegiatan Pemerintahan,
- 9
Tubankab – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pentingnya percepatan realisasi program kerja di lingkungan Pemprov Jatim, khususnya yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jatim saat memimpin Rapat Pleno bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (22/05).
"Saya minta setiap program yang disusun harus berorientasi pada dampak nyata, utamanya dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," tegas Khofifah.
"Kita bekerja bukan sekadar untuk memenuhi IKU, tapi untuk memakmurkan dan mencerdaskan masyarakat. Ukurannya adalah pemerataan kesejahteraan yang tercermin dalam indeks Gini Ratio dan Theil," imbuhnya.
Khofifah menekankan bahwa penanganan kemiskinan di desa membutuhkan sinergi lintas sektor. Ia mencontohkan upaya Pemprov dalam memfasilitasi akses permodalan melalui KUR bagi petani tebu. Dalam hal ini, Dinas Perkebunan harus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Koordinator Perekonomian, PT SGN, Bank Jatim, hingga Dinas Pertanian.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya infrastruktur desa. Menurutnya, potensi desa wisata dan pertanian tidak akan optimal bila akses jalan masih rusak. “Dinas PU Bina Marga harus turun tangan menyelesaikan hal ini bersama dinas terkait,” ujarnya.
Dalam penanganan stunting, Gubernur meminta Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi dengan PKK dan Posyandu. “Capaian kita dalam penurunan stunting sudah baik, tapi kita harus bekerja lebih keras untuk menurunkannya secara signifikan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Khofifah mengajak seluruh perangkat daerah menyelaraskan program daerah dengan agenda strategis nasional, terutama yang menyentuh kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi desa.
Ia menyebut tiga program unggulan yang saat ini menjadi prioritas, yakni: Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), dan Kopdes Merah Putih.
Per 21 Mei 2025, pembentukan Kopdes Merah Putih telah mencapai 5.597 unit dari target 8.501, tersebar di 5.285 desa dan 312 kelurahan di Jatim.
Untuk mendukung program MBG, Pemprov Jatim tengah membangun Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) sebagai pusat pengawasan dan pelaksanaan MBG. Hingga kini, terdapat 79 SPPG yang telah beroperasi di 38 kabupaten/kota, melayani 240.277 siswa.
Adapun program Sekolah Rakyat kini telah memasuki Tahap 1 dengan pembangunan 12 lokasi. Tiga lokasi tambahan juga telah diusulkan dan disetujui sebagai bagian dari tahap ini, yakni UPT PPSPA Batu, Balai Diklat BPSDM Kawi Malang, dan SMK Maritim Lamongan.
“Saya harap seluruh kepala perangkat daerah dapat mempercepat implementasi program strategis nasional yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tandas Khofifah.
“Program Kopdes Merah Putih adalah bentuk nyata penguatan ekonomi desa. MBG relevan sebagai solusi mengatasi stunting dan gizi buruk, sedangkan Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan inklusif bagi semua,” pungkasnya. (*/dadang bs/hei)
