Komisi III DPRD Tuban Gelar Raker dengan OPD Terkait, Ini yang Dibahas
- 24 July 2024 20:13
- Yolency
- Kegiatan Pemerintahan,
- 123
Tubankab - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Rabu (24/07).
Rapat kerja yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi III ini berfokus pada penyampaian penunjang program prioritas di tahun mendatang.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tuban sekaligus pimpinan rapat, Hartomo mengatakan terdapat salah satu OPD yang telah menyampaikan rekap terkait KUA - PPAS 2025 namun belum ada penunjang prioritas.
"Hari ini kami jadwalkan OPD terkait untuk membahas hal tersebut," ungkap melalui siaran persnya.
Sementara itu dalam laporannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban, Eko Julianto, menjelaskan padi merupakan fokus utama dalam bidang pertanian.
"Ini dalam rangka percepatan areal tanam khusus padi, apalagi Tuban mendapatkan target tambahan dari kementerian untuk menghindari impor beras", katanya.
Selain itu, Eko-sapaan akrabnya- mengatakan adanya penurunan anggaran karena proses di Tahun 2025 banyak kegiatan berkelanjutan. Seperti penanggulangan stunting yang dilakukan melalui program pemberdayaan Gerakan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang (B2SA) dan asuransi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan.
"Intinya bagaimana produksi sektor pertanian, perikanan dan peternakan naik yang menjadi fokus kami ke depan," ungkapnya.
Lanjut Eko, terkait Gerakan Pangan Murah, rencananya akan diperbesar volumenya di 20 kecamatan dan berproses tindak lanjut peraturan menteri tentang ketahanan pangan dan gizi serta akan bekerja sama dengan Bulog untuk penyediaan cadangan beras.
Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Tuban, Agus Wijaya, juga menjelaskan terdapat dua urusan wajib koperasi dan UKM yang terurai dalam enam program. Di bidang koperasi fokus pada peningkatan koperasi di Kabupaten Tuban, sedangkan di bidang UKM diharapkan bisa menumbuhkan wirausaha baru dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan.
"Kami harap di tahun mendatang wirausaha baru bisa naik dua kali lipat," imbuhnya.
Selain dua bidang tersebut, Agus mengatakan, bidang perdagangan juga menjadi perhatian terkait revitalisasi pasar yang memerlukan penataan ulang agar tidak kalah dengan pasar online.
"Perlu desain bagus untuk pasar khususnya Pasar Baru Tuban yang lebih mengarah ke pasar modern dan tentunya dapat terintegrasi dengan wisata di Tuban seperti Goa Akbar di selatan Pasar Baru Tuban dan Pantai Boom di sisi utara yang berdekatan dengan Pasar Sore," pungkasnya.
Agus juga berharap di Tahun 2025 pihak dinas harus menyuplai bahan pangan sebagai bentuk pengendalian inflasi dan menjadikan program One Village One Product (OVOP) dapat mendukung suplai bahan pangan.
Masih di tempat yang sama, Direktur Perumda Tirta Lestari Kabupaten Tuban, Slamet Riyadi, berharap ke depannya supaya ada kebijakan yang lebih mudah terkait pengurusan Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA).
"Kita upayakan terkait air bawah tanah di Tahun 2025 bisa terkoneksi di beberapa kecamatan, meliputi Tuban, Jenu, Palang dan Semanding," tuturnya.
Di akhir rapat, politisi dari Fraksi Partai Golkar, Hartomo berharap pihak OPD terkait untuk terus bersikap proaktif agar tidak ada problem ke depannya. "Semua OPD di sini telah menyampaikan penunjang prioritasnya, tinggal action saja," pungkasnya.
Sekadar diketahui, turut hadir pula dalam rapat tersebut perwakilan dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Tuban serta Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban. (*/hei)
