Pemkab Tuban Apresiasi Kades dan Lurah yang Penyerapan PBB-nya Sesuai Target
- 08 December 2023 19:42
- Heri S
- Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati,
- 526
Tubankab - Dalam upaya meningkatkan insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tuban, Pemkab Tuban melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menggelar Penyerahan Insentif Prestasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2), di Pendapa Krida Manunggal Tuban, Jumat (08/12).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Sekda Budi Wiyana, Kepala BPKPAD Agung Tri Wibowo, Kepala Bappeda Litbang Joko Sarwono, Kepala Bank Jatim Cabang Tuban Suyatno, serta seluruh Camat, Kepala Desa, dan Lurah se-Kabupaten Tuban.
Usai acara, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, SE kepada awak media menjelaskan, pemerintah memberikan apresiasi tersebut kepada semua Kepala Desa dan Lurah yang telah berhasil melaksanakan penyerapan PBB-P2 dengan maksimal sesuai target. “Prestasi luar biasa dari semua kepala desa dan lurah penyerapan PBB-P2 terpenuhi sesuai target, semua on the track,” ungkap Mas Lindra.
Dia mengatakan, masih banyak wajib pajak yang berpotensi untuk digali. Untuk itu, diharapkan ada inovasi agar masyarakat bisa dengan suka rela membayar pajak. “Perlu inovasi atau cara baru agar terbangun budaya di masyarakat bahwa pajak itu wajib,” katanya.
Pajak memiliki peranan penting dalam kemajuan pembangunan, termasuk di Kabupaten Tuban. Dengan adanya pajak, pembangunan yang dilakukan Pemkab saat ini bisa berjalan dengan baik. “Ini adalah bentuk konkret dimaksimalkannya penggunaan pajak oleh pemerintah,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Agung Tri Wibowo dalam laporannya menjelaskan, jumlah objek pajak PBB-P2 tahun 2023 Kabupaten Tuban sebanyak 734 ribu 360 objek pajak. Jika dibandingkan dengan objek pajak pada tahun 2022 yang berjumlah 725.763 objek pajak. “Terdapat peningkatan atau tambahan sebanyak 8.597 objek pajak baru,” kata Agung.
Adapun realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023, yaitu penerimaan pada PAPBD 2023 dari target sebesar Rp 45 miliar, terealisasi sebesar Rp 47. 283.861.629 atau 105,07 persen. Untuk penerimaan per kecamatan :
1. Kecamatan Kenduruan terdiri 9 desa dengan baku Rp 751.286.471 lunas tanggal 12 September 2023;
2. Kecamatan Senori terdiri 12 desa dengan baku Rp 1.716.932.391 lunas tanggal 29 September 2023;
3. Kecamatan Parengan terdiri 18 desa dengan baku Rp 1.702.822.514 lunas tanggal 29 September 2023;
4. Kecamatan Bangilan terdiri 14 desa dengan baku Rp 1.430.834.339 lunas tanggal 9 oktober 2023;
5. Kecamatan Merakurak terdiri 19 desa dengan baku Rp 1.364.686.596 lunas tanggal 16 Oktober 2023;
6. Kecamatan Bancar terdiri 24 desa dengan baku Rp 1.517.942.318 lunas tanggal 31 Oktober 2023;
7. Kecamatan Plumpang terdiri 18 desa dengan baku Rp 2.493.817.235 lunas tanggal 1 November 2023;
8. Kecamatan Rengel terdiri 16 desa dengan baku Rp 1.285.539.019 lunas tanggal 2 November 2023;
9. Kecamatan Grabagan terdiri 11 desa dengan baku Rp 1.141.051.661 lunas tanggal 29 November 2023;
10. Kecamatan Palang terdiri 19 desa dengan baku Rp 930.260.405 lunas tanggal 31 Oktober 2022;
11. Kecamatan Montong terdiri 13 desa dengan baku Rp 880.020.731 lunas tanggal 5 Desember 2023;
12. Kecamatan Jatirogo terdiri 18 desa dengan baku Rp 1.587.339.000 belum lunas;
13. Kecamatan Widang terdiri 16 desa dengan baku Rp 1.505.398.903 belum lunas;
14. Kecamatan Tambakboyo terdiri 18 desa dengan baku Rp 928.659.673 belum lunas;
15. Kecamatan Kerek terdiri 17 desa dengan baku Rp 1.762.912.714 belum lunas;
16. Kecamatan Singgahan terdiri 12 desa dengan baku Rp 1.208.509.624 belum lunas;
17. Kecamatan Soko terdiri 23 desa dengan baku Rp 1.691.779.984 belum lunas;
18. Kecamatan Tuban terdiri 17 desa/kelurahan dengan baku Rp 5.001.903.712 belum lunas;
19. Kecamatan Semanding terdiri 17 desa dengan baku Rp 2.247.455.414 belum lunas;
20. Kecamatan Jenu terdiri 17 desa/ kelurahan dengan baku Rp 3.725.177.931 belum lunas.
Adapun tiga kecamatan lunas tercepat yang mendapatkan hadiah sepeda motor inventaris PBB, yaitu: Kecamatan Kenduruan, Senori, dan Parengan. (nurul jamilah/hei)
