Pengukuhan Pengurus MUI Tuban, Wabup : “Ulama Harus Tegak Lurus”
- 02 May 2018 15:38
- Yolency
- Umum,
- 2286
Tubankab - Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tuban periode 2017 –2022 resmi dikukuhkan oleh Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur KH. Abdusshomad Buchori, di kantor Pemkab Tuban, Rabu (02/05).
Pengukuhan yang dirangkai dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pertama MUI Tuban itu dihadiri sedikitnya 219 undangan, di antaranya Forkopimda Tuban, MUI Bojonegoro, MUI Lamongan, serta para pengurus MUI yang ada di kecamatan se- Kabupaten Tuban.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Kita wujudkan Kabupaten Tuban yang religius, bermartabat dan sejahtera” dengan tujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan program kerja MUI, sebagaimana keputusan Musyawarah Daerah (Musda) MUI Tuban pada 2017 lalu.
KH. Abdul Matin Djawahir, Ketua Umum MUI Kabupaten Tuban dalam sambutannya usai dikukuhkan menyampaikan, pihaknya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemkab Tuban yang telah memfasilitasi pengukuhan dan Rakerda MUI yang pertama.
“Sebenarnya pengukuhan ini sudah kita rencanakan sejak lama dan terlambat, namun karena pengukuhan ini akan dihadiri oleh jajaran Forkopimda (bupati, wabup, ketua DPRD, kapolres dan sebagainya), maka kita cari waktu luang yang mereka tidak ada halangan dan tidak ada acara lain, sehingga dilaksanakan hari ini,” ucap pengasuh Pondok Pesantren Sunan Bejagung itu.
Pihaknya berharap, melalui pengukuhan dan Rakerda ini bisa meningkatkan koordinasi roda organisasi MUI di berbagai bidang kehidupan. Selain itu, diharapakan juga bisa memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pemberdayaan kemasyarakatan dan keagamaan, serta bisa menerima masukan aktual dalam rangka meningkatkan peran MUI di tengah-tengah kehidupan masyarakat
Sementara itu, Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si dalam sambutannya mengatakan, dirinya ditugasi oleh Bupati Tuban, H. Fathul Huda yang berhalangan hadir karena ada acara yang tidak bisa ditinggal.
Wabup berpesan, peran MUI saat ini kian strategis dan penting. Umat Islam di Indonesia 85 persen, lanjut wabup, berarti kontribusi umat Islam terhadap eksistensi NKRI dan perjuangan NKRI sudah selayaknya memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada ekonomi dan kemakmuran umat Islam.
“Kita tidak boleh lengah, sikap toleran kita (umat Islam) kadang mengakibatkan kepentingan umat Islam terabaikan, ini menjadi tugas MUI memperjuangkan koridor-koridor yang melandasi gerakan umat Islam,” ucap wabup 2 periode ini.
Lebih jauh wabup berkata, peran ulama saat ini berat dan banyak sekali, selain fungsi keagamaan, fungsi sosialnya juga banyak. Apalagi, masih terang wabup, sekarang tahun politik, sehingga agar peran ulama tidak dipolitisasi, maka ulama harus tegak lurus memperjuangkan kepentingan umat Islam di Indonesia. (chusnul huda/hei)
