Tekan Wabah PMK, Pemprov Jatim Salurkan 870.000 Dosis Vaksin ke 38 Kabupaten/Kota
- 11 February 2025 16:42
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 51
Tubankab – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendistribusikan 870.000 dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke-38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Penyaluran vaksin ini berlangsung di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jatim pada Selasa (11/02) sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 yang menetapkan status darurat bencana non-alam akibat PMK sejak Januari lalu.
Penyerahan vaksin dilakukan secara simbolis oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono. "Alhamdulillah, kami mendapat dukungan 1,7 juta dosis vaksin dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hari ini kami mendistribusikan 520.000 dosis, ditambah tahap kedua sebanyak 350.000 dosis untuk kabupaten/kota dengan populasi ternak rentan yang tinggi," ujar Adhy melalui keterangan persnya.
Hingga saat ini, total vaksin PMK yang diterima Jawa Timur mencapai 2,2 juta dosis. Namun, kebutuhan tahunan mencapai 6,6 juta dosis, sehingga masih diperlukan tambahan 4,4 juta dosis untuk menekan penyebaran wabah PMK di wilayah ini.
Adhy mengimbau pemerintah kabupaten/kota agar mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu penanggulangan PMK. "Kami sudah menerima laporan bahwa beberapa daerah telah mengalokasikan anggaran sesuai dengan surat darurat yang kami kirimkan," katanya.
Selain itu, ia juga mengajak masyarakat, terutama peternak, untuk melakukan vaksinasi mandiri. Pemerintah pusat melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) telah menyediakan vaksin dengan harga terjangkau, sehingga peternak yang tergabung dalam koperasi atau memiliki usaha berbasis perusahaan dapat berpartisipasi dalam vaksinasi mandiri.
"Lebih baik mengalokasikan sedikit dana untuk vaksinasi daripada mengalami kerugian besar akibat ternak terjangkit PMK," tambahnya.
Upaya ini juga merupakan bagian dari strategi Pemprov Jatim dalam mempertahankan statusnya sebagai lumbung ternak dan pangan nasional. Berdasarkan data Dinas Peternakan Jatim, provinsi ini memiliki populasi sapi potong dan perah terbesar di Indonesia, mencapai 3,3 juta ekor. Angka tersebut berkontribusi 62 persen untuk sapi perah dan 28 persen untuk sapi potong dari total populasi nasional.
Karena itu, keberhasilan penanganan PMK di Jatim akan berdampak secara nasional, mengingat arus perpindahan ternak dari Jawa Timur lebih tinggi dibanding provinsi lain. "Jika vaksinasi di Jatim rampung, maka provinsi lain juga akan merasakan manfaatnya," ujar Adhy.
Meskipun anggaran Pemprov Jatim mengalami pengurangan akibat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1, Adhy menegaskan bahwa pengendalian wabah PMK tetap menjadi prioritas utama.
Senada dengan itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Dr. Drh. Agung Suganda, menegaskan bahwa bantuan vaksin ini merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi wabah PMK. Dari total 4 juta dosis vaksin yang dialokasikan secara nasional, 1,7 juta di antaranya diberikan kepada Jawa Timur.
"Kami mengapresiasi Pemprov Jatim yang menetapkan status darurat bencana non-alam, sehingga bisa mengakses anggaran untuk pengadaan vaksin," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam menangani wabah PMK. Dengan vaksinasi serentak dan gotong royong, diharapkan penyebaran virus PMK dapat dikendalikan lebih cepat.
Sementara itu, Ketua DPRD Jatim, Dra. M. Musyafak, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam menekan laju PMK. Menurutnya, wabah ini bukan hanya persoalan peternakan, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat.
"Kami akan terus memperhatikan kebutuhan dalam penanganan PMK, meskipun APBD mengalami pemotongan," tegasnya.
Selain vaksin PMK, Pemprov Jatim juga mendistribusikan berbagai obat-obatan untuk penanganan PMK dan penyakit lain yang menyertai. Bantuan tersebut meliputi 10.000 botol analgesik, 11.000 botol antihistamin, 11.000 botol vitamin ATP, dan 8.500 botol vitamin ADE.
Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Jatim optimistis dapat mengendalikan wabah PMK dan menjaga kestabilan sektor peternakan di Jawa Timur. (*/dadang bs/hei)
