Wujudkan Kedaulatan AI Indonesia, Meutya Hafid: Fondasi Utamanya Penguatan Infrastruktur dan Talenta
- 15 April 2025 17:07
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 64
Tubankab-Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyatakan bahwa untuk meraih kedaulatan kecerdasan artifisial (AI), Indonesia tidak bisa instan. Dua fondasi utama yang harus dikuatkan terlebih dahulu adalah infrastruktur digital dan pengembangan talenta unggul dalam negeri.
Hal ini, disampaikannya mengingat bahwa Indonesia masih berjibaku membangun fondasi di saat AI menjadi senjata baru dalam geopolitik global.
“To be a leader in AI, data center harus kuat. Talentanya juga harus siap, harus unggul,” tegas Meutya Hafid dalam siaran persnya, seperti dilansir dari situs resmi infopublik.id, Selasa (15/04).
Menurutnya, kebutuhan AI terhadap daya komputasi dan kapasitas pemrosesan yang tinggi membuat ketersediaan pusat data menjadi mutlak. Hanya saja, Indonesia masih belum memiliki cukup data center domestik untuk menopang pengembangan teknologi ini.
“AI kan akan memerlukan processing dan kapasitas yang sangat besar. Kalau di sini belum ada, ini akan sulit kita wujudkan. Jadi, kita step by step menuju kedaulatan AI: pertama, infrastrukturnya dulu dibenahi, kemudian talenta digital disiapkan,” tandasnya.
Dalam konteks Indonesia, lanjutnya, kedaulatan AI bukan berarti menciptakan teknologi AI sepenuhnya dari nol seperti Amerika Serikat atau Tiongkok. Baginya, kedaulatan AI berarti kemampuan bangsa untuk memilih dan memanfaatkan teknologi AI secara independen, tanpa tekanan dari kekuatan global tertentu.
Meutya menegaskan, hal tersebut mencakup kebebasan menentukan platform, menjaga keamanan data, serta memastikan inklusivitas dan etika dalam penggunaannya. Indonesia juga tidak akan mengikuti langkah negara-negara yang melarang teknologi tertentu, seperti Deep Seek.
Selanjutnya, salah satu strategi kunci Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) adalah mencetak sembilan juta talenta digital pada 2030. Program pelatihan diselenggarakan bersama berbagai mitra global, termasuk Microsoft dan Google. Namun, ia tak menampik adanya tantangan besar terkait minimnya peminat meskipun pelatihan ini digratiskan.
Guna mengatasi hal tersebut, kementerian kini menggandeng perguruan tinggi untuk menjaring peserta yang serius ingin menjadi talenta AI. Meutya juga menyoroti potensi siswa SMK yang dinilai sangat cepat memahami dan mengembangkan proyek-proyek AI.
Di tengah kekhawatiran global tentang dominasi AI oleh negara-negara besar, Indonesia mengambil posisi aktif dalam menyerukan inklusivitas. Partisipasi Meutya dalam AI Summit di Prancis menjadi momentum penting, termasuk pertemuannya dengan Presiden Emmanuel Macron yang membuka forum tersebut.
“Negara-negara lain, termasuk di Eropa, di luar Amerika dan Cina, merasa bahwa ini sesuatu yang kita nggak boleh didikte. It has to be inclusive. Ini sebuah teknologi yang harus inclusive untuk semuanya,” ungkap Meutya.
Selebihnya, Meutya menekankan kalau mau sesuatu yang besar, maka harus berproses. Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Etika AI sebagai panduan resmi terkait pengembangan dan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab. Kemkomdigi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari kampus hingga industri untuk bergotong royong membangun ekosistem AI yang inklusif, etis, dan berdaya saing. (yeni dh/hei)
