Rapat Paripurna DPRD, Dewan Rekomendasikan Adanya Evaluasi Beberapa BUMD
- 14 October 2021 18:11
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 608
Tubankab - DPRD Tuban kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Pemerintah Terhadap Laporan Banggar DPRD dan PU Fraksi-fraksi tentang R-APBD TA 2022, Kamis (14/10).
Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati, H. Riyadi, SH, membacakan lebih dari 150 jawaban yang disampaikan di depan peserta rapat paripurna dengan durasi waktu sekitar 1 jam 30 menit.
HM. Miyadi ketua DPRD Tuban yang berhasil dikonfirmasi usai rapat paripurna menyatakan, jawaban yang disampaikan sekitar 150 lebih, dengan rincian fraksi PKB 56 pertanyaan, fraksi Gerindra 39 pertanyaan, fraksi PDI-P 33 pertanyaan dan beberapa dari fraksi lainnya.
"Dari sekian pertanyaan tersebut, dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan tugas APBD 2022," ucap Miyadi.
Adapun persoalan yang paling banyak disinggung, kata Miyadi, tentang pembangunan infrastruktur, karena pihaknya ingin pembangunan sesuai visi bupati dan tidak ingin ada permasalahan di kemudian hari.
Selain itu, sambung Miyadi, fraksi-fraksi juga menyorot anggaran-anggaran di setiap OPD, di mana ia berharap anggaran dimatangkan dan sesuai alokasi anggaran, sehingga bisa direalisasi sesuai perencanaan.
"Kalau perencanaan matang, anggaran tidak mandek di OPD, sehingga diharapkan tidak ada Silpa pada akhir tahun anggaran," timpalnya.
Selain itu, ketua dewan juga merekomendasikan adanya evaluasi terhadap beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal.
"BUMD harus optimal, oleh karena itu harus didorong terus guna mempercepat kinerja, sehingga eksekutif mampu memfungsikan dengan baik BUMD tersebut," harap politisi PKB itu.
Sehingga, pihaknya berharap, jika optimal PAD Tuban bisa diperoleh dari BUMD itu.
"Tidak ada rapor merah atau hijau, yang pasti perlu dievaluasi agar optimal, selebihnya kami serahkan pada eksekutif," pungkasnya. (chusnul huda/hei)