SELURUH JAJARAN FORPIMDA DAN DPRD TUBAN DENGARKAN PIDATO PRESIDEN, INI ISINYA
- 16 August 2016 14:10
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 512
Tubankab – Seluruh jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kabupaten Tuban, anggota DRPD Tuban dan Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, Selasa (16/08) pagi, mengikuti rangkaian agenda di ruang paripurna DPRD Tuban, guna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 71 yang disaksikan langsung melalui stasiun televisi secara serentak oleh seluruh DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia yang dimulai pukul 10.40 WIB.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya mengemukakan, jika dalam pidato kenegaraan tahun lalu kabinet kerja berkehendak meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh pada tahun pertama pemerintahan, maka memasuki tahun kedua, pemerintah bertekad melakukan percepatan pembangunan.
“Tahun 2016 ini dapat disebut sebagai tahun percepatan pembangunan nasional. Kita harus melangkah menuju Indonesia maju,” tegas Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke 71 Kemerdekaan Republik Indonesia pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta yang disiarkan langsung melalui TVRI.
Pada tahun percepatan pembangunan ini, menurut Presiden, pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Ketiga langkah itu di antaranya, percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM), deregulasi dan debirokratisasi.
Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, lanjut presiden, pemerintah membangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial.
“Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api. Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, dan perumahan rakyat,” jelas Presiden Jokowi.
Presiden menegaskan, dalam percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah berkewajiban untuk membangun wilayah-wilayah yang marginal, wilayah-wilayah yang tertinggal dengan menggunakan dana APBN. Sedangkan daerah-daerah lain yang ekonominya menggeliat dan tumbuh, pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerjasama dunia usaha dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
Menurut Presiden, tahun ini, investasi BUMN ditargetkan sebesar Rp. 410,2 triliun yang di dalamnya terdapat 62 proyek strategis dengan nilai proyek sebesar Rp.347 triliun. “Nilai investasi BUMN akan terus diperbesar sehingga pada 2019 dapat mencapai Rp.764 triliun,” ujarnya.
Selain itu, dengan dukungan penuh dari DPR, lanjut Presiden Jokowi, pemerintah melakukan teroboson dengan mengeluarkan aturan tentang amnesti pajak. Diharapkan basis penerimaan pajak menjadi semakin luas guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional. (nul/hei)
